Pelayanan Kartu Pengawasan (KPS) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum

1.  Persyaratan Kartu Pengawasan (KPS) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum :

a. Surat permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun.

b. Salinan/fotocopy :

1) Buku uji;

2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);

3) Premi jasa raharja;

4) SK dan KPS Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum;

5) SK dan KPS Izin Trayek.

2. Keterangan bagan/alur :

1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan.

2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh Petugas.

3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali.

4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan, Petugas akan memproses KPS Izin Usaha untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Dishub Kota Madiun dan penetapannya.

5. Petugas menyerahkan KPS Izin Usaha kepada Pemohon.

3. Waktu Pelayanan :

KPS Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum, maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.

4. Biaya/tarif :

Gratis/tidak dipungut biaya

PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IZIN USAHA ANGKUTAN /ORANG

1. Persyaratan pelayanan :

1. Surat Keputusan (SK) Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum

a) Surat Permohonan kepada Walikota Madiun cq Kepala Dishub Kota Madiun.

b) Salinan/fotocopy :

1) Akta Pendirian Perusahaan angkutan orang berbadan hukum;

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5) Izin Gangguan (HO);

6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

7) Buku Uji, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan premi jasa raharja;

8) SK dan KPS Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum, khusus untuk yang telah memilikinya;

9) SK dan KPS Izin Trayek, khusus untuk yang telah memilikinya;

10) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek, khusus untuk Pemohon baru dan penambahan kendaraan dari :

a) Walikota Madiun cq Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, untuk trayek dan/atau wilayah operasi di dalam wilayah Kota Madiun;

b) Kementrian Perhubungan RI dan/atau Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim, untuk trayek dan/atau wilayah operasinya di luar wilayah Kota Madiun.

Catatan :

Berkas Persyaratan yang asli harus dibawa dan ditunjukkan kepada Petugas.

2. Keterangan bagan  :

1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan.

2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh Petugas dan selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas permohonan dengan kondisi di lapangan.

3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali.

4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, Petugas akan memproses SK Izin Usaha dan dikirimkan ke Bagan Hukum Kota Madiun untuk mendapatkan penelitian, tanda tangan Walikota Madiun dan penetapannya.

5. Bagian Hukum Kota Madiun menyerahkan SK Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum kepada Dishub Kota Madiun selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

3. Waktu Pelayanan :

SK Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.

4. Biaya/tarif :

Gratis/tidak dipungut biaya

 

PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN (SK) IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG

1. Persyaratan Pelayanan :

a. Surat Permohonan dari Pemohon ;

b. Foto copy STNK yang masih berlaku 1 lembar ;

c. Foto copy Buku Lulus Uji Kendaraan 1lembar;

d. Foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan / SIUP/HO);

e. Foto copy Akta Perusahaan dan pengesahan Menkumham;Foto copy KTP Pemilik/NPWP

f. Surat Keterangan Domisili.

2. Keterangan Bagan :

1. Penerimaan Surat Permohonan dan Persyaratannya;

2. Penelitian Berkas

– jika persyaratan tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon;

3. Penelitian Lapangan Guna Memeriksa Kesesuaian Berkas dengan Fakta di Lapangan;

4. Pemrosesan dan surat Pengantar ke Bagian Hukum;

5. Diproses dan dibuatkan surat pengantar dari bagian hukum ke sekretariat untuk mendapatkan nomor SK;

6. Penyerahan SK Izin Usaha Angkutan Barang Kepada Pemohon.

3. WaktuPelayanan :

5 (lima) hari sejak persyaratan diterima dan lengkap.

4. Biaya/Tarif :

Tidak dipungut biaya/gratis

ALUR PELAYANAN KARTU PENGAWASAN (KPS) IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG

1. Persyaratan pelayanan :

a. Surat Permohonan dari Pemohon ;

b. Foto copy STNK yang masih berlaku 1 lembar ;

c. Foto copy Buku Lulus Uji Kendaraan 1 lembar;

d. Berbadan Hukum;

e. Foto copy KPS yang lama (perpanjangan)

2. Keterangan Bagan :

1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun untuk menyerahkan berkas;

2. Permeriksaan Berkas dan Penelitian Kesesuaian Berkas;

3. – Jika Berkas Belum Lengkap Dan Tidak Sesuai Akan Dikembalikan;

– Jika Syarat Lengkap dan Sesuai, izin akan diproses dengan ditetapkan       oleh        Kepala Dishub atas nama Walikota

4. Penyerahan Kartu Pengawasan

3. WaktuPelayanan :

Maksimal 1 (satu) hari kerja persyaratan diterima lengkap.

4. Biaya/Tarif :

Gratis/tidak dipungut biaya

PENERIMAAN TIM AKREDITASI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA MADIUN

 Madiun – Penerimaan Tim Akreditasi oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun yang dihadiri oleh kepala OPD, Camat, dan Lurah sekota Madiun.

“Akreditasi sendiri yang merupakan amanah dari undang – undang no 22 tahun 2009 tentang LLAJ, serta peraturan turunannya yakni PP No. 5 tahun 2012 tentang kendaraaan dan PM No. 133 tahun bermotor ditujukan untuk bisa memiliki legal format terkait dengan keabsahan pelayanannya maka wajib dilaksanakan akreditasi,” kata Yusuf Nugroho, selaku kepala tim akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, saat ditemui usai penerima tim akreditasi di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Madiun, selasa (7/11/2017).

Sehingga dengan adanya kegiatan akreditasi ini Pemerintah Daerah khususnya UPTD PKB Kota Madiun mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

 

 

PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT KOTA MADIUN TAHUN 2017

 

Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2017 sebagai penjabaran pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib lalu berlalu lintas yang diharapkan para pelajar dapat menjadi pelopor dilingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun tahun 2017, diikuti oleh siswa – siswi SMA sederajat sebanyak : 50 orang dan akan dipilih 5 pelajar yang berprestasi sebagai juara 1, 2 , 3 dan harapan 1 & 2 dengan mendapatkan Tropy dan uang pembinaan untuk juara 1 sebesar Rp. 1.500.000,-  Juara 2 sebesar Rp. 1.250.000,- Juara 3 sebesar     Rp. 1.000.000,- Juara harapan 1 Rp. 750.000 dan Juara harapan 2 sebesar Rp. 500.000,-  Selanjutnya yang berprestasi sebagai juara 1,2,3 akan mengikuti ajang pemilihan  Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Adapun sebagai Nara Sumber dalam pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun ini : dari, Dinas Perhubungan Kota Madiun, UPT LLAJ Jawa Timur di Madiun, Polresta Madiun Kota, Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, PT. Asuransi Jasa Raharja Madiun.

Dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juli Tahun 2017 dari jam 07.30 – 15.00 bertempat di Gedung Pertemuan lantai 2 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga Kota Madiun, jl. Mastrip No.21 Kota Madiun.

Sumber Dana Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun Tahun 2017 berasal dari APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2017.

Pemkot Madiun memberangkatkan 9 unit bus yang dipakai sebagai angkutan balik lebaran 2017

Madiun – Pemkot Madiun memberangkatkan 9 unit bus yang dipakai sebagai angkutan balik lebaran secara gratis dengan tujuan akhir terminal Bungurasih, Surabaya (02/07) pagi.

Program angkutan balik gratis ini merupakan kerja sama Pemkot Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk Tahun ini 9 bus yang disediakan dengan kapasitas 55 orang perunitnya. Sehinga total penumpang berjumlah 530 orang. Berbeda dengan tahun lalu dimana bus hanya 7 unit armada.

Program balik gratis ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dalam perjalan bagi penumpang, sekaligus mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan kemacetan yang disebabkan oleh kendaran pribadi. Apalagi pada momen arus balik ini arus lalu lintas Madiun – Surabaya sangat padat.

Setiap 1 armada akan dikawal oleh 1 petugas Dishub Kota Madiun.

Penertipan di ruas badan jalan didepan Pasar Besar Kota Madiun, guna menunjang kelancaran arus lalu lintas dikota Madiun.